Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2024

Penyelenggaraan Transportasi Berbasis Elektronik


Ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2024
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka perwujudan Sistem Transportasi berbasis elektronik yang efektif dan efisien perlu dibentuk pedoman Sistem Transportasi berbasis elektronik pada Provinsi Lampung, penyelenggaraan transportasi yang terpadu.

  2. bahwa dalam rangka meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi, penyelenggaraan angkutan menggunakan kendaraan berbasis elektronik tersebut terhadap penyelenggaraan angkutan umum di Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan angkutan transportasi berbasis elektronik.

  3. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat memberikan landasan untuk pengaturan Transportasi berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Berbasis Elektronik.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017


Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina


Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak


Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Tarutung


Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan