Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang


Disahkan pada tanggal 25 Juli 2008
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  2. bahwa di Provinsi Papua Barat belum diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

  3. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain;

  4. bahwa karena pemberlakuan otonomi khusus bagi provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat, Pemerintah telah menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Ombudsman Nomor 44 Tahun 2020

Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024


Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008

Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018

Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2020

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Luar Negeri


Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005

Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara