Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1998
Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pengacara Praktek
Ditetapkan pada tanggal 2 September 1998
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
Dari hasil pengamatan Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa permohonan penerimaan Calon Pengacara Praktek tampak kian hari kian bertambah, yang menunjukkan perkembangan di bidang kepengacaraan termasuk adanya lulusan Fakultas Syariah dan pensiunan Hakim serta Panitera Pengadilan Agama yang ingin berprofesi sebagai Pengacara Praktek.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2019
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kerja Sama Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’s Republic of China on Cooperation in the Exploration and Peaceful Use of Outer Space)
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.02/2021
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid pada Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2016
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan Tahap V
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2018
Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing