Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
Hukum Acara Jinayat
Ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2013
Jenis: Qanun
Jenis: Qanun
Download:
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of understanding between The Goverment of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum.
bahwa aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum jinayat di Aceh.
bahwa berdasarkan amanat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 54 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Hukum Acara Jinayat merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015
Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017
Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2019
Batas Daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2012
Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas