Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018

Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

Peraturan Perubahan:

1. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016
   Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018
   Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum serta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, maka Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh tidak lagi sepenuhnya dapat menampung dinamika perkembangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan. Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diubah.

3. bahwa pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat akan berhasil dengan baik apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan bertanggungjawab.

4. bahwa dalam proses pembentukan Komisi Independen Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam beberapa hal berbeda dengan pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di daerah lain (di Indonesia).

5. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampa1 dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.