Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

Diubah dengan:

1. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018
   Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. bahwa proses pembentukan Komisi Independen Pemilihan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam beberapa hal berbeda dengan pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di daerah lain.

3. bahwa Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh, masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya menampung dinamika yang terjadi dan kondisi kekinian mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.