Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016

Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif

1. bahwa ternak sapi dan kerbau di Aceh perlu dijaga keseimbangan dan kelestarian populasinya.

2. bahwa di Aceh tingkat pemotongan sapi dan kerbau betina produktif relatif tinggi sehingga perlu dilakukan pengendalian.

3. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi berkewenangan melakukan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.