Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah


Status: Diubah
Ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2023
Jenis: Peraturan Wali Kota

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status


Diubah dengan:

  1. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 64 Tahun 2023
    Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
  2. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2024
    Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa kebijakan akuntansi menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pedoman dalam rangka penyeragaman dan keterpaduan penyusunan laporan keuangan agar tersaji dokumen keuangan yang akuntabel.

  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 176 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Laboratorium Pengujian Migas


Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional


Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh


Sertifikasi Maritime Labour Convention


Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional