Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025


Ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2021
Jenis: Peraturan Presiden
Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 135

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal, dan nondiskriminatif, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan;

  2. bahwa pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;

  3. bahwa untuk meningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017

Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017

Administrasi Pengelolaan Hibah


Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 4 Tahun 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2017

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan