Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012

Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara


Ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2012
Jenis: Peraturan Presiden
Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 118

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perlu diatur pelaksanaan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis bidang perkeretaapian, biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, serta perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016

Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank


Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017

Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang


Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2021

Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Nongizi dalam Pangan Olahan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015

Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum