Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi


Ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2004
Jenis: Peraturan Pemerintah
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436
Status

Diubah dengan:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Dasar Hukum
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 43, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2021

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Equatorial Guinea on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passports)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin