Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Peraturan Perubahan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016
   Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020
   Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024
   Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Pencabutan Sebagian:

1. Pasal 72 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan

1. bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha perusahaan perlu didukung pengelolaan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan data pada pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di wilayah Indonesia;

2. bahwa penempatan data secara terintegrasi dengan perusahaan induk perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah di luar wilayah Indonesia untuk mendukung pemanfaatan dalam penggunaan data pada sistem elektronik pada pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di luar negeri;

3. bahwa penempatan data pada sistem elektronik pada pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di luar wilayah Indonesia belum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sehingga diperlukan penyesuaian;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;