Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat


Ditetapkan pada tanggal 3 November 2015
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 272
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5761

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas Bank Perkreditan Rakyat, semakin meningkat pula risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat;

  2. bahwa dengan meningkatnya risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat, semakin meningkat pula kebutuhan terhadap penerapan manajemen risiko oleh Bank Perkreditan Rakyat;

  3. bahwa penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan arah kebijakan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat;

  4. bahwa penguatan kelembagaan dan peningkatan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Perkoperasian


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2018

Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2020

Penghentian Sementara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah dan Gula Kristal Putih Secara Wajib


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2018

Batas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019

Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah