Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021
Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6743
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa untuk meningkatkan daya saing industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah di tengah persaingan lembaga keuangan, diperlukan kebijakan yang mendukung upaya industri untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dalam penyediaan produk kepada masyarakat;
bahwa untuk mendorong pengembangan penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, diperlukan dukungan otoritas melalui pengaturan yang responsif dan berbasis prinsip dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah bagi bank pembiayaan rakyat syariah;
bahwa untuk mendukung bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dibutuhkan percepatan dan penyempurnaan pemberian persetujuan penyelenggaraan produk dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020
Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021
Pengesahan Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian