Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018

Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama


Ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2018
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 15
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6183

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

  2. bahwa badan hukum usaha bersama merupakan salah satu bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan koperasi, sehingga diperlukan pengaturan mengenai kesehatan keuangan tersendiri;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009

Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011

Rumah Susun


Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019

Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia