Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011

Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina


Ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2011
Jenis: Peraturan Menteri Pertanian
Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK.340/8/2010 telah ditetapkan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

  2. bahwa dengan adanya perubahan kepelabuhanan dan kebandarudaraan nasional, serta untuk lebih meningkatkan pengawasan atas risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK.340/8/2010 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2020

Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;


Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/4/PBI/2014

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015

Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust)


Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009

Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden