Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian


Ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2021
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 170

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang lebih profesional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian;

  2. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/50/M.KT.01/2021 tanggal 26 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/1/PADG/2021

Pelaksanaan Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016

Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi


Peraturan Ombudsman Nomor 47 Tahun 2020

Pemberian Tugas Belajar bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia


Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf


Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 16 Tahun 2020

Kriteria Pihak tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Jasa Informasi Standardisasi yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional