Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi


Ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2020
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 539

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Pemerintah bertanggung mewujudkan ketersediaan sumber jawab daya di dalam bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;

  2. bahwa Presiden telah menginstruksikan Menteri Perindustrian untuk menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020

Barang Dilarang Impor


Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021

Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka


Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020

Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila


Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2020

Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi di Luar Kampus Utama dalam Pendidikan Vokasi


Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah