Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/M-IND/PER/12/2015
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2015
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bebas dari korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian perlu pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
bahwa dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2015 tentang Penyelenggaraan Zona Integritas Menuju Wilayah Be bas Korupsi dan Wilayah. Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan satuan organisasi dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2020
Standar Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020
Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016
Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia