Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Jayapura


Ditetapkan pada tanggal 15 April 2019
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 514

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk pembaharuan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan, perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui peningkatan status Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura menjadi Politeknik Penerbangan Jayapura;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, perlu menyusun organisasi dan tata kerja Politeknik Penerbangan Jayapura;

  3. bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja pada Politeknik Penerbangan Jayapura, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/236/M.KT.01/2019 tanggal 12 Maret 2019 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Persetujuan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Surat Nomor 186/M/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Persetujuan Usul Pendirian Politeknik Penerbangan Jayapura;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Jayapura;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016

Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2017

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2019

Penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia di Bidang Keamanan Siber dan Persandian


Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019

Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil