Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2014

Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum


Ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2014
Jenis: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1134

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan. Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan menetapkan remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai badan layanan umum atas usul menteri sesuai dengan kewenangannya;

  2. bahwa dalam rangka tertib administrasi, standarisasi, dan kesetaraan dalam pengusulan pemberian remunerasi pada perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu disusun pedoman;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK. 05/2020

Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2021

Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2021

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar