Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan

1. bahwa untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, peningkatan mutu pelaksanaan tugas dan kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu mengatur Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;