Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2014

Pedoman Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran Pariwisata


Ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2014
Jenis: Peraturan Menteri Pariwisata
Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1996

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, perlu diatur lebih lanjut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan partisipasi pameran pariwisata;

  2. bahwa pameran pariwisata merupakan salah satu pilar utama dalam kegiatan promosi dan pencitraan dalam kerangka strategi pembangunan kepariwisataan nasional, sehingga perlu dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran Pariwisata;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Program Pelatihan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk Tingkat Lanjutan bagi Pihak Pelapor, serta Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi


Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah


Standar Pelayanan Kedokteran Nuklir di Sarana Pelayanan Kesehatan


Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain