Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022

Bank Umum Syariah


Ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2022
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan;

  2. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional diperlukan bank yang kuat dan berdaya saing serta mampu mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan industri perbankan termasuk perkembangan dan inovasi teknologi informasi;

  3. bahwa untuk meningkatkan kontribusi bank syariah dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial, perlu dioptimalkan sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dari bank syariah;

  4. bahwa untuk mendorong bank syariah melakukan berbagai pengembangan serta penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis bank guna penguatan dari aspek kelembagaan bank, perlu dilakukan pembaharuan ketentuan mengenai kelembagaan bank syariah;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum Syariah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016

Intelijen Keimigrasian

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019

Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020

Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024

Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2021

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021