Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2022

Jadwal Retensi Arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2022
Jenis: Peraturan Menteri Luar Negeri
Berita Negara Tahun 2022 Nomor 38

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk pengelolaan, penyelamatan, dan pendayagunaan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur, serta pertanggungjawaban nasional arsip yang efektif, efisien, dan tertib administrasi, diperlukan dukungan dalam upaya pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan jadwal retensi arsip di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

  2. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan arsip sebagai pedoman penyusunan dan penyelamatan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional, perlu mengatur kembali jadwal retensi arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

  3. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi


Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014

Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomro 21 Tahun 2019

Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.010/2022

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 (Preferential Trade Agreement among D-8 Member States)