Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat


Ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2021
Jenis: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 521

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah didelegasikan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengenai pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat;

  2. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu penambahan ketentuan agar peserta penerima kredit usaha rakyat kecil dapat menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;

  3. bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 5 April 2021 tentang Peningkatan Porsi Kredit Perbankan untuk Usaha Mikro dan Kecil, perlu diatur kembali pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat;

  4. bahwa untuk perluasan penyaluran kredit usaha rakyat kepada klaster komoditas industri usaha mikro, kecil, dan menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi kredit usaha rakyat khusus, perlu penambahan ketentuan kredit usaha rakyat khusus;

  5. bahwa untuk mengakomodir tuntutan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pemulihan ekonomi nasional, perlu diatur kembali pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat;

  6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2015

Komite, Sekretariat Komite, dan Dewan Pakar Ingatan Kolektif Nasional


Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2018

Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2022

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan


Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2003

Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara


Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam