Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023
   Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024
   Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025
   Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

1. bahwa program kredit usaha rakyat dilaksanakan untuk menyediakan akses kredit/pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi tumbuh kembang usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mendukung perekonomian nasional;

2. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan kredit usaha rakyat melalui penyesuaian plafon pembiayaan tanpa agunan tambahan, penyaluran pembiayaan kepada klaster/kelompok usaha sektor produksi tanpa pembatasan total akumulasi plafon, penyederhanaan penyaluran dan peningkatan plafon pembiayaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perlu diatur kembali pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat;

3. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;