Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018
Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Ditetapkan pada tanggal 23 November 2018
Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1551
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo di pasar sekunder merupakan upaya yang cukup strategis dan prospektif dalam pengendalian risiko pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dalam mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan secara optimal;
bahwa untuk memperluas jangkauan pelaksanaan pembelian kembali Surat Utang Negara, metode yang digunakan dalam pembelian kembali Surat Utang Negara harus bersifat akomodatif, aplikatif, dan dapat di pertanggungjawabkan, serta pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan profesional;
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara perlu disempurnakan untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang pengelolaan Surat Utang Negara, sehingga peraturan dimaksud perlu diganti dengan yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2018
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019
Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019
Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf