Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Menimbang:
bahwa pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo di pasar sekunder merupakan upaya yang cukup strategis dan prospektif dalam pengendalian risiko pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dalam mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan secara optimal;
bahwa untuk memperluas jangkauan pelaksanaan pembelian kembali Surat Utang Negara, metode yang digunakan dalam pembelian kembali Surat Utang Negara harus bersifat akomodatif, aplikatif, dan dapat di pertanggungjawabkan, serta pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan profesional;
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara perlu disempurnakan untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang pengelolaan Surat Utang Negara, sehingga peraturan dimaksud perlu diganti dengan yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2014
Penyelenggaraan Verifikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2018
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2018
Persetujuan Sebagai Gudang Sistem Resi Gudang
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Pamong Budaya