Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan


Status: Diubah
Ditetapkan: 15 Agustus 2022
Jenis: Peraturan Menteri Kesehatan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Status


Peraturan Perubahan:

  1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
    Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2018
    Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020
    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2020
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021
    Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022
    Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2025
    Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan melakukan penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat yang dialokasikan pada Kementerian Kesehatan;

  2. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-957/MK.02/2021 tanggal 22 Oktober 2021, dilakukan pengalihan Kuasa Pengguna Anggaran Penyalur Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan mulai tahun anggaran 2022;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana


Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib


Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia


Penyelenggaraan Pendidikan Dayah


Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah