Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2016

Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation


Ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2016
Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1054

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik melalui kerja sama dengan organisasi Asia Pacific Economic Cooperation, perlu memberikan kemudahan pemberian Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation bagi anggota organisasi Asia Pacific Economic Cooperation;

  2. bahwa ketentuan mengenai kartu perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.IZ.03.10 Tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022

Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017

Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk


Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017

Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/3/PADG/2020

Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak