Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018

Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Dicabut dengan:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021
   Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

1. bahwa pemberian Bantuan Hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana Bantuan Hukum sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian Bantuan Hukum;

2. bahwa untuk memenuhi kualifikasi Paralegal dan pemberdayaan Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum perlu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;