Peraturan Wali Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023

Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan


Ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2023
Jenis: Peraturan Wali Kota

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Camat memiliki peranan penting melalui perencanaan pembangunan dengan penetapan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, tugas Camat di antaranya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Kecamatan.

  3. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat di level kecamatan dan untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Camat perlu membentuk Tim.

  4. bahwa dalam rangka Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu diatur pedoman pembentukan Tim.

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bahan dan Produk Kimia secara Wajib


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota


Larangan Memberikan Cindera Mata/Hadiah