Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019

Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi


Ditetapkan pada tanggal 30 September 2019
Jenis: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1164
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa peran serta masyarakat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Transmigrasi;

  2. bahwa dalam kondisi empiris terdapat kekosongan hukum dan kebutuhan hukum dalam pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan diperlukan pedoman pemanfaatan tanah hak pengelolaan dalam pelaksanaan penanaman modal di kawasan Transmigrasi;

  3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam bentuk penanaman modal, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan dalam pelaksanaan penanaman modal di kawasan Transmigrasi;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016

Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2021

Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya