Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri


Ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2018
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 460

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk penajaman tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Staf Ahli, dan pengaturan tugas Staf Khusus perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2020

Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2020–2024


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 16 Tahun 2017

Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017

Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan serta Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan


Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis


Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013

Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial


Scroll to Top