Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara


Ditetapkan pada tanggal 13 April 2021
Jenis: Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung terwujudnya pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

  2. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait dengan proses nominasi dan remunerasi serta meningkatkan kualitas dan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara perlu pengaturan mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi;

  3. bahwa untuk meningkatkan tata kelola (governance) terutama pada organ pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2019

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara serta Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017

Tata Cara Blokir dan Sita


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum


Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2019

Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila