Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum


Ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2019
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 367

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa persyaratan kepemilikan modal badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;

  2. bahwa untuk mendorong iklim investasi dan pengembangan usaha serta daya saing penyedia jasa penyelenggaraan sarana di bidang perkeretaapian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan kepemilikan modal badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2020

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004

Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2021

Penyusunan Pedoman Delegasi Republik Indonesia


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak