Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019

Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen


Ditetapkan pada tanggal 25 November 2019
Jenis: Peraturan Menteri Agama
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1504

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen, pemerintah dapat mendirikan satuan pendidikan keagamaan Kristen atau menegerikan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh masyarakat;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 19 Tahun 2007

Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 5 Tahun 2007 tentang Kurikulum Pendidikan Sespati Polri – Kurikulum Pendidikan Sespim Polri


Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022


Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua