Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009

Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)

Dicabut dengan:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021
   Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

1. bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal (hukum acara) yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

2. bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, cepat, dan sederhana menerima permohonan perkara, baik secara konvensional (offline) maupun secara elektronik (online) serta pemeriksaan jarak jauh (video conference);

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference);