Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020

Pedoman Teknis dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

1. bahwa Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru;