Peraturan Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2021

Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021
Jenis: Peraturan Kepolisian Negara
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 999

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penataan Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  2. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror, sehingga perlu diubah;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur


Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021

Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016

Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)