Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional


Ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2017
Jenis: Peraturan Presiden
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 119
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas telah melakukan kajian terhadap perubahan daftar Proyek Strategis Nasional;

  2. bahwa untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu mengatur ketentuan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah dan mengatur kembali ketentuan mengenai penetapan lokasi, tata ruang, dan pemantauan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 4 Tahun 2014

Pendaftaran Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019

Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979

Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana