Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2020

Uraian Fungsi Unit Kerja dan Koordinator serta Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara


Ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2020
Jenis: Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara secara teknis operasional, perlu disusun kebijakan mengenai uraian fungsi unit kerja dan koordinator serta subkoordinator jabatan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

  2. bahwa kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi acuan bagi unit kerja dan koordinator serta subkoordinator jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Uraian Fungsi Unit Kerja dan Koordinator serta Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019

Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa


Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua


Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020

Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998

Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan


Scroll to Top