Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2020

Uraian Fungsi Unit Kerja dan Koordinator serta Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara


Ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2020
Jenis: Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara secara teknis operasional, perlu disusun kebijakan mengenai uraian fungsi unit kerja dan koordinator serta subkoordinator jabatan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

  2. bahwa kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi acuan bagi unit kerja dan koordinator serta subkoordinator jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Uraian Fungsi Unit Kerja dan Koordinator serta Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2020

Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai


Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2019

unjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2020

Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN)


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019

Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan