![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2023
Pedoman Pengelolaan Pengaduan melalui Website Lapor Komisi Aparatur Sipil Negara
Jenis: Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pengaduan dan Penyelidikan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara sehingga perlu dilakukan perubahan.
bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian laporan melalui Lapar Komisi Aparatur Sipil Negara maka dipandang perlu untuk menyempurnakan pedoman pengelolaan pengaduan melalui Lapor Komisi Aparatur Sipil Negara.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan melalui Website Lapor Komisi Aparatur Sipil Negara.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2015
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023
Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016
Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 63/KKI/KEP/V/2023
Standar Program Fellowship Interventional Pain Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023
Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah