Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2021

Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 21 September 2021
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa analisis beban kerja diperlukan untuk menetapkan jumlah pegawai negeri pada Polri guna memenuhi kebutuhan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ideal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

  2. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan pengaturan secara teknis dan bersifat internal mengenai analisis beban kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021

Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2020

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Komponen


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah