Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Status
Dicabut dengan:
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2024
Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
Konsiderans
bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan kendaraan bermotor dinas yang dilengkapi bentuk dan kode penomoran yang menunjukkan identitas kendaraan bermotor dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
bahwa penggunaan kendaraan bermotor dinas oleh pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dinas dan tanda nomor kendaraan bermotor dinas sebagai bukti legitimasi pengoperasian, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor dinas;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2023
Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I pada Perairan Pelabuhan Bontang Provinsi Kalimantan Timur
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2022
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Losarang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2021
Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan