Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap diperlukan adanya ketentuan sebagai pedoman pengelolaan sehingga diperoleh tertib administrasi yang lebih baik;
bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pengelolaan dana Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap yang mampu mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka diperlukan adanya peningkatan dalam pengelolaannya;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 73 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024
Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2022
Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2023
Standardisasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif