Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 18 Tahun 2014

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian


Ditetapkan pada tanggal 28 November 2014
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1866

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa salah satu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diwujudkan dengan mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan masyarakat untuk kepentingan dan tujuan tertentu;

  2. bahwa penerbitan surat keterangan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kepada setiap warga negara yang membutuhkan yang dinyatakan ada atau tidak terdata pada catatan kepolisian atas perilaku atau perbuatannya dalam kehidupan bermasyarakat;

  3. bahwa untuk meningkatkan ketelitian dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan diperlukan pedoman dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006

Panitia Urusan Piutang Negara


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2013

Penyelenggaraan Bank Jaringan dan/atau Sel


Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018

Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer