Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015

Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kehutanan


Ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2015
Jenis: Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 173
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait;

  2. bahwa berdasarkan surat persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.731/II-KUM/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Rekomendasi Persetujuan atas Draft Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kehutanan telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kehutanan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kehutanan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan