Penatalaksanaan Informasi Geospasial Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran merupakan salah satu bidang yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar sehingga dibutuhkan data geospasial dan informasi geospasial di bidang pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan untuk mencapai keselamatan, keamanan, dan garda aman.
bahwa untuk memastikan penyelenggaraan informasi geospasial Badan Pengawas Tenaga Nuklir berjalan dengan lancar tiap unit kerja di Badan Pengawas Tenaga Nuklir memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan penyelenggaraan informasi geospasial.
bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik di bidang pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran dibutuhkan pengaturan mengenai penatalaksanaan informasi geospasial tematik Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penatalaksanaan Informasi Geospasial Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015
Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021
Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/28/2025
Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017
Pencabutan 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat