Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/J.A/ 07/2014

Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara


Ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2014
Jenis: Peraturan Jaksa Agung
Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1000

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menertibkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta pelayanan terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat maka diperlukan standar operasional prosedur yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dinas Kejaksaan Republik Indonesia;

  2. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/JA/12/2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

  3. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan perlu mengganti Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/JA/12/2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai pengganti dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/JA/12/2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014

Panas Bumi


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010

Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara


Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan


Scroll to Top